IMPOR GULA KRISTAL PUTIH

Kementerian Perdagangan akan menghitung terlebih dahulu neraca gula secara nasional sebelum memberi izin impor gula kristal putih kepada daerah-daerah di perbatasan pada tahun depan.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan pihaknya tetap membuka kemungkinan pemberian izin impor GKP jika jumlah produksi dalam negeri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah tapal batas.

“Biasanya kita akan lihat dulu neraca, di mana-mana, kebutuhan berapa, dan lain sebagainya. Kalau produksi dalam negeri cukup, kita dorong untuk diisi dari dalam negeri,” katanya di Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Pihaknya juga mempertimbangkan sejauh mana produksi dalam negeri mampu menjangkau wilayah perbatasan mengingat selama ini distribusi gula dari Jawa terkendala minimnya infrastruktur di tapal batas.

Oleh karena itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan usul kepada pemerintah agar memberi izin impor GKP sebanyak 80.000 ton kepada sejumlah provinsi yang berbatasan dengan negara lain, seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau. Selain itu, sebagian wilayah Sumatera Utara juga memerlukan impor langsung.

“Jangan sampai di atas kertas cukup, tapi nggak sampai ke sana. Itu yang kita khawatirkan,” ujar Deddy.

Sebelumnya, pemerintah memberikan izin impor GKP kepada Kalimantan Barat sebanyak 17.500 ton yang dialokasikan kepada lima kabupaten di provinsi itu yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia.

Kelima kabupaten itu meliputi Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Namun, Kadin Kalbar melaporkan GKP impor itu merembes ke Pontianak.

Deddy mengakui pihaknya kesulitan mengawasi peredaran barang di perbatasan. Namun, dia menyampaikan, ”Sebetulnya, kalau ada buktinya, buktikan. Nanti kita tegur importirnya.”

PENGHITUNGAN NERACA GULA INDONESIA, SEHARUSNYA INDEPENDEN

Perhitungan neraca gula pada 2012 perlu dihitung serius dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta agar perhitungan ini dapat dilakukan oleh surveyor independen.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur,  dengan perhitungan serius maka diharapkan hitungan neraca gula bisa diperoleh dengan akurat.

“Kedepan kita ingin ada hitungan neraca gula yang akurat, selama ini neraca gula dihitung berdasarkan laporan produsen, perhitungan konvensional, perhitungan tidak dinamis,” ujarnya, Kamis (6/9/2012).

Bahkan, lanjutnya, perhitungan  gula yang sarat dengan kepentingan sektoral, apalagi saat ini pengantian musim yang berubah-ubah.

Oleh karenan itu, dia menambahkan penghitungan neraca gula dapat dilakukan oleh surveyor independen.

Natsir menjelaskan permasalahan gula nasional saat ini semakin ruwet karena diakibatkan tidak seimbangnya produksi dan konsumsi, sehingga berdampak kepada perdagangan dan distribusi gula.

Target produksi gula nasional tercatat sekitar 2,7 juta ton, tapi produksi hanya 2,1 juta ton atau hanya dapat dapat dinikmati oleh 175 juta penduduk Indonesia dengan perhitungan konsumsi gula 12 kg per. kapita per tahun.

Natsir mempertanyakan penduduk Indonesia yang sebanyak 240 juta orang mulai dari Sabang sampai Merauke, berarti ada 65 juta penduduk Indonesia yang tidak mendapat distribusi gula,” papar Natsir.

Menurutnya, produksi gula oleh produsen gula yang sebesar 2,1 juta hanya mampu dikonsumsi penduduk di Jawa saja, sementara daerah luar Jawa sulit mendapat distribusi gula.

Karut marut pergulaan nasional dewasa ini perlu serius dibenahi dengan kondisi produksi sedikit tapi permintaan yang banyak, sehingga perlu mendapat perhatian.

Natsir menyebutkan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembenahan gula nasional antara lain pertama, karena produksi gula kristal putih (GKP) kurang maka perlu diatur perdagangan dan distribusinya,

“Daerah yang sulit mendapat distribusi gula komsumsi diberikan kesempatan untuk mengimpor. Kedua, kebutuhan  gula kristal rafinasi agar dihitung ulang terkait industri makanan dan minuman yang mengunakan,” tuturnya.