Kapan Pemerintah Ubah Kebijakan Gula?

Produksi gula di dalam negeri terus mengalami penurunan meski sebagai negara agraris. Penurunan tersebut diakibatkan berkurangnya lahan penanaman tebu sebagai imbas dari tidak diperhatikannya para petani tebu di Tanah Air.

Ketua Umum Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Agus Pakpahan mengatakan hal tersebut membuat petani enggan menanam tebu. Dia mengaku prihatin dengan Indonesia yang produksinya justru kalah dengan negara tetangga, Thailand.

“Kebutuhan gula untuk kehidupan sehari-hari tak dapat ditawar lagi. Tetapi pemerintah seolah tutup mata,” katanya di Yogyakarta, Rabu 31 agustus 2016.

Meski Indonesia memiliki lahan luas yang berpotensi untuk menanam tebu sebagai bahan baku pembuatan gula, namun masih mengimpor gula dari negara lain, terbesar dari Thailand. Pemerintah belum menyadari dalam mengambil kebijakan gula atau minimal mengambil konteks dunia supaya sadar posisi industri gula.

Sejak dulu pemerintah tidak memperhatikan luas tanam tebu yang berpengaruh terhadap produksi tebu di Tanah Air. Luas tanaman tebu terus menurun, padahal di satu sisi konsumsi gula di Tanah Air terus mengalami peningkatan.

Atas dasar itu. untuk memenuhi konsumsi, jalan yang ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan impor. Saat ini, Thailand memang menguasai pasar gula secara global bersama Brazil, Australia, India, dan China.

Namun, saat ini kondisi di India juga mengalami penurunan atau defisit. Kini, 25% produksi gula Thailand diekspor ke Indonesia, dan 25% lagi diekspor ke China. Karena itu, di tengah melemahnya China dan India dalam urusan gula, maka seharusnya Indonesia mengambil kesempatan tersebut.

“Sekarang India juga defisit, ke depan China jadi importir mengandalkan pasokan dari Thailand. Terus apa yang harus diperbuat Indonesia,” ujarnya.

Sebenarnya, tren produksi gula secara global mengalami penurunan karena selain Indonesia, penurunan produksi juga terjadi di negara lain. Pemerintah harus bisa mengambil kebijakan yang berpihak karena memang memiliki potensi yang cukup besar.

Menurutnya, industri gula dari hulu sampai hilir bila berkembang baik akan memberikan lapangan pekerjaan luas bagi masyarakat. Agus menggambarkan, saat Indonesia mengimpor tiga juta ton gula, sebenarnya telah mengurangi kesempatan kerja sebanyak 2,2 juta orang.

Karena itu, ketika dibiarkan terus terjadi, maka akan menambah jumlah pengangguran di tanah air. Artinya,
lapangan kerja bisa terpenuhi ketika bisa memenuhi stok sendiri.

“Karena itu, pemerintah harus mulai berpikir bagaimana menangkap potensi pasar, melalui revitalisasi gula,” ungkap Agus.

Ketua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI) B Didik Prasetyo meminta semua pihak baik pemerintah dan produsen gula untuk lebih peduli pada kebutuhan para petani tebu. Karena, selama ini para petani tak pernah mendapatkan pendampingan bagaimana mendapatkan tebu berkualitas serta mampu meningkatkan produksi.

“Selama ini, komunikasi hanya satu arah. Produsen menentukan spesifikasi tertentu, tetapi jarang memberi solusi kepada petani,” tandasnya.

Harga Gula Naik Terus

Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI)  mengendus adanya permainan yang dilakukan oleh importir sehingga menyebabkan harga gula pasir di tingkat pedagang melejit. Para importir tersebut diduga sengaja membuat harga gula di pasar melonjak, sehingga pemerintah memutuskan impor dalam jumlah yang besar.

Wakil Ketua Umum APPSI Ngadiran mengatakan, gula mentah (rafinasi) biasanya diimpor hanya untuk kebutuhan pabrik saja. Namun, saat ini tiba-tiba pemerintah mengimpor gula rafinasi dalam jumlah besar untuk menutupi kebutuhan konsumen rumah tangga.

“Saya mikir jelek, ini ada permainan importir. Gula impor itu murah harusnya dijual ke pabrik saja. Tapi untuk konsumen dibilangnya kurang, supaya impornya besar,” katanya di Gedung Kementan, Jakarta, Jumat 10 Juni 2016.

Jika produksi gula di Tanah Air memang kurang, sambung dia pemerintah seharusnya memperbaiki mesin penggiling gula agar hasil rendemennya bisa lebih tinggi dan lebih bagus.‎ Selain itu, pemerintah juga bisa merekrut tenaga Ahli yang bisa meningkatkan produksi, bukan justru malah mengimpor gula mentah besar-besaran.

“Pemerintah mestinya melakukan perubahan di mesin, rendemen bagaimana jadi 11%  biar produksinya bagus‎. Kalau kita semua pangan tergantung impor, akhirnya kalo perang kita sudah kalah, perang kuncinya di pangan. Harga gula yang tinggi itu pikiran jelek saya karena ada permainan atau karena memang produksi kurang. Harusnya sudah ada tenaga ahli yang bisa meningkatkan produksi,” tandasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya mengeluarkan izin untuk membuka keran importasi gulamentah (raw sugar) sebesar 381 ribu ton. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga pada saat Puasa dan Lebaran.

Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, pemerintah menugaskan PT Perkebunan Nusantara (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk melakukan importasi gula mentah sebesar 381 ribu ton. “‎Dan mekanisme operasi akan terus dilakukan dengan kisaran harga Rp11.500-Rp12.000 per kg di titik lokasi yang harganya masih tinggi,” terang pria yang disapa Tom Lembong.

Harga Gula Pasir Naik Sementara

Setelah persoalan daging dengan harga yang kian melambung kini masyarakat Indonesia dihadapkan pada persoalan gula dengan permasalahan yang tidak jauh beda. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Perekonomian agar cepat melakukan langkah kongkret pada persoalan tahunan ini.

Pasalnya harga gula saat ini sudah mulai naik dari Rp8.800/kg menjadi Rp11.500/kg di pulau Jawa, harga di luar jawa Rp12.800/kg, dan daerah perbatasan Rp19.000/kg. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur mengatakan disparitas harga Jawa dan luar Jawa membuat harga gula tinggi.

“Jika kita lihat saat ini bulan Februari, sementara musim panen Mei, berarti ada ketidakcermatan pemerintah dalam menghitung neraca gula dan swasembada gula,” ungkapnya hari ini, Senin (11/2/2013).

Natsir menilai program ideal capacity pemberian impor raw sugar tidak efektif, lambat dan ada perusahaan yang justru tidak sanggup melaksanakan program tersebut. Sehingga membuka peluang terjadinya perembesan gula kristal rafinasi terutama pada daerah kawasan timur Indonesia.

“Lalu bagaimana masalah harga gula di daerah perbatasan yang sudah mencapai Rp19.000/kg, padahal bangsa Indonesia di daerah perbatasan ingin juga menikmati harga gula Rp8.000/kg, ini kan negara kesatuan republik indonesia (NKRI),” bebernya.

Pihaknya menyayangkan, Kementan, Kemenperin, Kemendag, dan Kemenko Perekonomian lebih menjaga harga gula di Jawa dibanding luar Jawa, sehingga disparitas harga sangat tinggi. “Lalu siapa bertanggung jawab terhadap disparitas harga yang tinggi ini, ini ritual tahunan yang sering berulang dengan penanganan panik dan ad hoc,” tegasnya.  Re-posted by Pusat Data dan Informasi Pabrik Gula Mini.