Harga Gula Naik Terus

Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI)  mengendus adanya permainan yang dilakukan oleh importir sehingga menyebabkan harga gula pasir di tingkat pedagang melejit. Para importir tersebut diduga sengaja membuat harga gula di pasar melonjak, sehingga pemerintah memutuskan impor dalam jumlah yang besar.

Wakil Ketua Umum APPSI Ngadiran mengatakan, gula mentah (rafinasi) biasanya diimpor hanya untuk kebutuhan pabrik saja. Namun, saat ini tiba-tiba pemerintah mengimpor gula rafinasi dalam jumlah besar untuk menutupi kebutuhan konsumen rumah tangga.

“Saya mikir jelek, ini ada permainan importir. Gula impor itu murah harusnya dijual ke pabrik saja. Tapi untuk konsumen dibilangnya kurang, supaya impornya besar,” katanya di Gedung Kementan, Jakarta, Jumat 10 Juni 2016.

Jika produksi gula di Tanah Air memang kurang, sambung dia pemerintah seharusnya memperbaiki mesin penggiling gula agar hasil rendemennya bisa lebih tinggi dan lebih bagus.‎ Selain itu, pemerintah juga bisa merekrut tenaga Ahli yang bisa meningkatkan produksi, bukan justru malah mengimpor gula mentah besar-besaran.

“Pemerintah mestinya melakukan perubahan di mesin, rendemen bagaimana jadi 11%  biar produksinya bagus‎. Kalau kita semua pangan tergantung impor, akhirnya kalo perang kita sudah kalah, perang kuncinya di pangan. Harga gula yang tinggi itu pikiran jelek saya karena ada permainan atau karena memang produksi kurang. Harusnya sudah ada tenaga ahli yang bisa meningkatkan produksi,” tandasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya mengeluarkan izin untuk membuka keran importasi gulamentah (raw sugar) sebesar 381 ribu ton. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga pada saat Puasa dan Lebaran.

Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, pemerintah menugaskan PT Perkebunan Nusantara (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk melakukan importasi gula mentah sebesar 381 ribu ton. “‎Dan mekanisme operasi akan terus dilakukan dengan kisaran harga Rp11.500-Rp12.000 per kg di titik lokasi yang harganya masih tinggi,” terang pria yang disapa Tom Lembong.

HPP Gula Akan Ditetapkan Akhir April 2014

Asosiasi Gula Indonesia mendesak Kementerian Perdagangan segera mengeluarkan harga patokan petani (HPP) gula kristal putih tahun 2014. Karena sejumlah pabrik gula memulai masa giling awal Mei.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengungkapkan, HPP gula segera dikeluarkan dalam waktu dekat. “Rencana Rabu ini kalau jadi,” ujar Srie melalui pesan elektronik, Senin (28/4).

Dalam pelbagai kesempatan Srie belum mau menjawab saat ditanya HPP gula akan berada di kisaran berapa untuk tahun ini. Adapun HPP gula kristal putih untuk periode 2013 ditetapkan sebesar Rp8.100 per kilogram.

Direktur Eksekutif AGI Tito Pranolo mengungkapkan, HPP gula tahun ini mesti naik dari tahun lalu. Sebab, biaya sewa lahan meningkat dan berdampak pada biaya produksi. Di Pulau Jawa biaya sewa lahan berkisar Rp12 juta-Rp25 juta. Biaya sewa lahan terus meningkat 5%-10% setiap tahunnya.

“Jawa ini ongkos produksi naik karena separuh lebih atau sebagian besar dari lahan tebu di Jawa ini lahan petani,” tutur Tito.

Tito mengatakan, kenaikan HPP gula minimal mengikuti inflasi. Adapun pada 2013 inflasi di kisaran 8%. Jika mengikuti inflasi maka kenaikan HPP di kisaran Rp600. Itu berarti HPP gula ada di kisaran Rp8.700 per kilogram.

“Minimal setara inflasi. Tapi buat saya yang penting bukan itu. Kalau ada ketidaksesuaian dengan perhitungan HPP itu, kita duduk bareng,” kata Tito.

Tito menjelaskan pentingnya kebijakan HPP gula. Sebab fungsinya sebagai sinyal berapa harga gula petani yang akan dibeli. Kalau HPP sama dengan tahun lalu tapi biaya produksi naik, maka itu akan menjadi sinyal yang buruk.

“Kalau tidak memberikan sinyal yang baik kepada petani tahun depan, petani mungkin tidak akan tanam. Itu kan sesimpel itu,” kata Tito.

Harga Gula Berpihak Kepada Siapa? Petani Tebu?

Harga pokok penjualan (HPP) di tingkat petani pada 2013 harus memihak petani untuk memotivasi agar tetap menanam tebu. Jika HPP rendah, petani memilih komoditas lain untuk ditanam karena dinilai lebih menguntungkan.

Ketua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI) Subiyono di Surabaya, Rabu (3/4/2013), mengatakan, pemihakan dari sisi harga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan minat petani berbudidaya tebu. Sebab, realita di Pulau Jawa daya saing tebu merosot karena kalah bersaing dengan komoditas lain, terutama padi.

Apalagi tanaman tebu memiliki jangka waktu imbal hasil investasi yang lebih lama satu tahun dibanding padi. Keuntungan per unit areal per bulan tanaman tebu lebih rendah dibanding padi. Hasil panen padi juga bisa disimpan untuk cadangan rumah tangga jika tak laku dijual pada musim panen.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil mengatakan, untuk menggerakkan petani tetap menanam tebu paling utama tidak pada HPP, tetapi pada rendemen atau kadar gula dalam tebu. “Berapapun HPP yang akan ditetapkan oleh pemerintah tidak akan dipersoalkan oleh petani jika rendemen tak kurang dari 10 persen,” katanya.

Memang tahun ini Dewan Gula Indonesia (DGI) mengusulkan HPP Rp 8.900 per kilogram, dan kemungkinan ditetapkan oleh pemerintah pada angka Rp 8.500 per kilogram. “HPP bukan yang utama bagi petani untuk meningkatkan margin dari menanam tebu, tapi justru rendemen yang selama ini maksimal 8 persen dan umumnya di bawah 8 persen, sehingga petani tebu makin tergerus,” ujar Arum Sabil.

Subiyono menambahkan, dalam banyak kasus di Pulau Jawa, petani lebih memilih menanam tebu yang melebihi umur teknis, atau di atas 3 kali keprasan. Meski produktivitasnya menurun, langkah ini lebih murah bagi petani. “Jadi selain perbaikan HPP, diperlukan insentif bagi petani yang bersedia menanam tebu pada lahan sawah baru. Program bongkar ratoon dengan memberi bibit baru perlu didorong untuk mengerek produktivitas,” ujar Direktur Utama PTPN X ini.

Perlu dibangun pola kemitraan yang sinergis antara pabrik gula dan petani, terutama transparansi rendemen agar kepercayaan petani ke PG meningkat, dan pasokan tebu terjamin. Transparansi penentuan rendemen harus dilakukan dengan alat berbasis mesin agar tidak ada lagi kecurigaan tingkat rendemen dicurangi PG. Apalagi pengelolaan industri gula khususnya di Jawa masih terpisah usaha tani dan PG, karena semua PG di Jawa tidak mempunyai lahan sendiri dalam skala luas. Keterpisahan unit usaha ini dalam banyak hal menimbulkan inefisiensi. Published by Pusat Data dan Informasi Pabrik Gula Mini – pabrik gula mini dot com